Tentang Bangsa yang Gagal Belajar

DALAMseminggu terakhir saya beberapa kali nyaris lumpuh otak karena diserang gencar oleh berita-berita klise. Klise terbesar adalah kabar tentang manuver politik dan tabiat orang-orang di seputar kekuasaan; itu semua membosankan karena berlangsung begitu-begitu melulu dan mudah diduga. Untuk menenteramkan diri sendiri, sekarang saya hanya menunggu datangnya tukang hibah, yakni orang-orang baik hati yang telah sudi memberi Hadi Purnomo harta kekayaan bermiliar-miliar jumlahnya.

Anda tahu, bekas Dirjen Pajak yang sekarang menjadi ketua BPK itu memperoleh sebagian besar harta kekayaannya dari hibah. Maka, jika Anda tak bisa membayar uang sekolah anak Anda atau kesrimpet urusan dengan makelar politik atau makelar kasus atau makelar birokrasi, datanglah kepada Hadi dan mintalah ia menyisihkan sebagian hibah yang telah ia terima. Saya yakin ia sanggup berbagi hibah dengan Anda.

Klise lain yang mendera otak adalah berita murung soal mutu pendidikan. Saya kira mutu pendidikan kita sudah rendah sejak lama dan kita bisa mempersoalkannya melalui contoh kasus apa saja. Ketika nilai para siswa jeblok dan banyak yang tidak lulus ujian nasional, kita riuh membicarakan rendahnya kualitas pendidikan nasional. Ketika terbongkar kasus penjiplakan oleh guru besar sebuah perguruan tinggi, kita menyuarakan keprihatinan mengenai perlunya pendidikan karakter. Untuk kasus terakhir ini, saya membaca salah satu komentar bahwa penjiplakan adalah dampak dari politisasi pendidikan.

Saya lebih suka berpendapat bahwa penjiplakan adalah upaya awal untuk menjadi diri sendiri. Dan itu proses belajar yang lazim dilakukan oleh kanak-kanak. Anak kecil, di masa awal pembentukan dirinya, menjiplak atau meniru siapa saja untuk menjadi otentik. Ia meniru cara kedua orang tuanya berkata-kata, berjalan, tertawa, dan sebagainya. Ia menjiplak lingkungannya sebelum menemukan ekspresinya sendiri. Dengan demikian kita bisa bersangka baik bahwa Pak Guru Besar di Bandung, di Jogjakarta, atau di mana saja yang melakukan penjiplakan itu mungkin memang sedang dalam masa balita untuk menjadi dirinya sendiri.

Seandainya prasangka itu benar, ada baiknya para guru besar itu mencamkan apa yang pernah disampaikan oleh penyair Inggris T.S. Eliot: ”Penyair buruk (belum matang) melakukan peniruan, penyair baik (matang) melakukan pencurian.” Penulis yang baik mencuri gaya dan berbagai strategi literer dari penulis-penulis lain yang ia kagumi dan mengolahnya menjadi miliknya sendiri. Dan pencuri yang piawai tidak akan pernah memamerkan barang curiannya.

Para guru besar itu mungkin mengecewakan karena menjadi balita ketika sudah bergelar guru besar. Tetapi, Anda toh tetap harus menyekolahkan anak Anda sekalipun Anda tak rela anak Anda diajar oleh balita. Dan tentang sekolah, institusi di mana kita mempercayakan pendidikan anak-anak kita, mari kita sepakati bahwa lembaga tersebut adalah sebuah pabrik dan guru-gurunya adalah buruh yang bekerja di bawah pengawasan para mandor. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang, sama seperti buruh lain di pabrik biskuit atau pabrik tahu. Tentu saja ada buruh yang baik, ada buruh yang malas, dan kadang ada pula buruh yang sedikit cabul.

Di pabrik yang baik, anak kita mungkin bisa diolah menjadi biskuit yang lezat atau keripik yang gurih dan renyah atau menjadi tahu nomor satu. Sebaliknya, di pabrik yang bekerja asal-asalan, mereka bisa menjadi biskuit beracun atau tahu masam yang akan membuat perut kita mules-mules.

Cara pandang ini berguna setidaknya untuk membebaskan kita dari romantisisme yang memandang sekolah sebagai kawah candradimuka ideal dan guru sebagai orang yang pantas digugu (dipercaya) dan ditiru (diteladani). Zaman itu sudah lama berlalu. Kita tidak sedang berhadapan dengan orang-orang seperti Sidharta Gautama yang rela melepas tahta untuk menemukan kearifan dan kemudian mengajarkan pengetahuan yang ia dapatkan, atau Isa Almasih yang dianiaya karena menyebarkan ajarannya, atau Muhammad yang rela menempuh risiko seberat apa pun, atau Sokrates yang harus menenggak racun.

Guru, dalam sistem pendidikan yang dikontrol oleh negara, adalah orang-orang yang bekerja untuk memenuhi tuntutan standar kurikulum. Mereka bertanggung jawab kepada atasan dan bukan terutama pada kualitas pribadi murid-murid mereka. Urusan mereka dengan murid-murid adalah memberikan nilai dengan rentang angka dari satu sampai sepuluh atau dengan abjad dari A sampai E. Persoalannya, seberapa penting urusan pendidikan ini di mata negara?

Pemerintah tampaknya tidak pernah khawatir pada fakta bahwa dunia pendidikan hanya menghasilkan para siswa yang rata-rata tidak pintar bertanya. Silakan Anda bernostalgia tentang masa sekolah Anda. Berapa banyakkah kawan Anda yang mengangkat jari telunjuk jika guru menanyakan, ”Ada pertanyaan?” Apakah hanya satu atau dua orang atau tidak ada sama sekali?

Biasanya murid-murid memang jarang bertanya; bukan karena mereka sudah paham pada apa yang disampaikan oleh guru, tetapi sebagian besar karena memang tak tahu apa yang harus ditanyakan. Situasi ini tampaknya berlanjut sampai bertahun-tahun kemudian ketika mereka sudah tidak lagi di ruang kelas.

Dengan kualitas lulusan yang bungkam seperti itu, yang tidak tahu apa yang harus dipertanyakan, sekolah hanya menyumbangkan orang-orang yang mengekalkan praktik-praktik runyam di pelbagai urusan. Anda tahu, ketika secara rata-rata orang tidak pintar berkomunikasi, maka yang menang adalah uang. Segala urusan di negeri ini, mulai dari urusan dengan polisi di jalanan, petugas di kelurahan, sampai dengan pejabat di pucuk menara, selalu mudah diselesaikan dengan uang. Kalau Anda tidak punya uang, paling tidak Anda harus punya otot. Dan orang-orang melarat tidak memiliki keduanya.

Saya tidak sedang membabi buta membela orang-orang melarat, tetapi memang merekalah yang akan menjadi korban terbesar pada masyarakat yang bungkam. Faktanya, pada masyarakat yang tak pandai menyampaikan isi pikiran, segepok uang bisa membantu melancarkan komunikasi. Di sinilah orang-orang melarat tak bisa terangkat. Mereka tak punya uang dan pakaian necis untuk melicinkan urusan-urusan mereka, termasuk urusan mendapatkan pekerjaan. Mereka tak punya koneksi untuk mendapatkan proyek dan tak punya penopang di belakang punggung mereka yang bisa memuluskan urusan.

Sebetulnya aneh sekali kenapa negeri ini, setelah 64 tahun merdeka, tidak kunjung mampu menyelenggarakan sistem pendidikan yang cerdas dan berhasil. Kita bisa menguji tingkat keberhasilan itu dengan mengambil contoh pada masing-masing mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ada pelajaran bahasa Inggris, tetapi sampai lulus SMA rata-rata murid sekolah kita tidak pintar berbahasa Inggris sekalipun sudah belajar sedikitnya 6 tahun. Ada pendidikan agama, tetapi beberapa tahun belakangan kita menyaksikan bentrok antaragama di mana-mana. Ada pendidikan moral Pancasila, tetapi produk akhirnya adalah para koruptor dan orang-orang yang tidak kompeten.

Jadi, saya kira mutu pendidikan kita rendah bukan semata-mata karena terbongkarnya kasus penjiplakan, tapi karena sejauh ini kita telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang gagal belajar. Jika kita meyakini bahwa belajar adalah sebuah upaya terus-menerus untuk menjadi lebih baik, maka kegagalan belajar adalah kegagalan kita menjadi lebih baik. Hasilnya? PSSI plus para boneknya, sinetron, makelar (baik di terminal bus maupun di stasiun politik), buku-buku proyek depdiknas, politisi yang wagu, birokrasi yang ruwet, kepemimpinan yang semrawut, dll. (*)

*) A.S. Laksana , beralamat di aslaksana@yahoo.com